ACEH TAMIANG,WH — Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, MH, kembali mendesak Pemerintah Pusat agar segera mempercepat pengerukan dan normalisasi Sungai Tamiang. Langkah tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi ancaman banjir yang terus menghantui wilayah Aceh Tamiang.
Menurut Armia, upaya penghijauan di sepanjang bantaran sungai melalui penanaman vegetatif merupakan bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, langkah tersebut tidak akan maksimal apabila persoalan sedimentasi dan pendangkalan alur Sungai Tamiang tidak ditangani secara menyeluruh.
“Dari hasil pantauan di beberapa titik, kami menyampaikan aspirasi paling mendasar kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR RI, dan DPRA, bahwa pengerukan dan normalisasi Sungai Tamiang adalah kebutuhan yang sangat vital dan tidak bisa ditawar lagi,” ujar Armia, Sabtu (22/8/2026).
Ia mengatakan, kondisi DAS Tamiang semakin memerlukan perhatian serius setelah bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025. Pendangkalan yang terjadi di sejumlah bagian sungai berpotensi mengurangi kapasitas tampung dan memperbesar risiko luapan air ketika curah hujan tinggi.
Armia menilai normalisasi sungai tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan pemeliharaan infrastruktur biasa. Menurutnya, pemulihan fungsi sungai merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan sosial dan ekonomi Aceh Tamiang pascabencana.
“Pengerukan sungai bukan lagi sebatas proyek pemeliharaan infrastruktur rutin, melainkan sebuah infrastruktur penyelamat. Ini menjadi jaminan mutlak agar pemulihan sosial-ekonomi Aceh Tamiang pascabencana tidak kembali kandas akibat banjir berulang,” tegasnya.
Dorongan serupa sebelumnya disampaikan Armia ketika menerima kunjungan sejumlah anggota DPRA dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7. Dalam pertemuan yang membahas koordinasi serta penyusunan rencana pembangunan daerah pascabencana tersebut, ia menekankan pentingnya menjadikan penanganan DAS Tamiang sebagai agenda strategis lintas pemerintahan.
Ia berharap pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, hingga Pemerintah Pusat dapat membangun sinergi dalam penanganan Sungai Tamiang, terutama untuk memulihkan kapasitas sungai dari kawasan hulu hingga hilir.
“Tanpa adanya pemulihan daya tampung sungai secara menyeluruh dari hulu ke hilir, seluruh investasi pembangunan dan ketangguhan warga yang dibangun di tingkat lokal akan selalu dihantui risiko ketidakpastian iklim,” katanya.
Armia juga menegaskan bahwa upaya penanganan sungai harus berjalan beriringan dengan gerakan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Aksi penghijauan dan penanaman vegetasi di bantaran sungai, menurutnya, perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.
“Sinergi adalah kuncinya. Kita padukan kerja keras hijau masyarakat di lapangan lewat aksi seperti Gerakan Langit Biru Indonesia Asri dengan keberanian politis serta komitmen anggaran dari para pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.
Ia berharap normalisasi Sungai Tamiang dapat segera direalisasikan secara komprehensif sehingga risiko banjir dapat ditekan dan masyarakat Aceh Tamiang memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi.
“Penanganan Sungai Tamiang harus tuntas agar bencana ini tidak terus berulang,” pungkas Armia.(SIP Simanjuntak)
