Di tengah suasana yang hening tersebut, jajaran TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

AKRS menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali semangat untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Satuan Brimob Polda Sumut turut ambil bagian dalam pelaksanaan AKRS. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut, Akbp Octorolas Simbolon, S.T., M.Han., dipercaya bertindak sebagai Komandan Upacara.

Keikutsertaan Satuan Brimob Polda Sumut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kesiapan jajaran Brimob dalam mendukung berbagai kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.

AKRS dipimpin oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, selaku Inspektur Upacara. Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Danpas Brimob I Korps Brimob Polri, Wakapolda Sumut, jajaran Forkopimda Sumatera Utara, serta kepala perangkat daerah.

Rangkaian upacara berlangsung dengan penuh penghormatan. Doa dan renungan dipanjatkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah memberikan pengorbanan terbaik bagi kemerdekaan dan masa depan bangsa.

Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang dibangun dengan keberanian, pengorbanan, dan ketulusan para pendahulu bangsa.

Kini, semangat tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk diteruskan melalui pengabdian dan karya nyata, menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, Sumatera Utara, dan Indonesia.

Dari TMP Bukit Barisan, penghormatan diberikan kepada mereka yang telah berjuang. Semangat perjuangan itu pula yang terus diwariskan untuk generasi penerus bangsa.@MS

Artikel Hening Tengah Malam di TMP Bukit Barisan, Apel Kehormatan Renungan Suci HUT ke-81 RI Penuh Khidmat pertama kali tampil pada Warta Harian.

Pernyataan tersebut tidak hanya mengecam tindakan yang dinilai mengganggu persatuan dan perdamaian Aceh, tetapi juga menegaskan kembali posisi politik perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

Dalam dokumen yang diterima, KP3 ABAS Pusat secara tegas menyatakan menolak segala bentuk tindakan yang merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sikap itu sekaligus menjadi penegasan bahwa agenda pembentukan Provinsi ABAS yang mereka perjuangkan ditempatkan dalam bingkai NKRI.

KP3 ABAS juga mengecam keras penggunaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai lokasi terjadinya ketegangan pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Mereka menilai masjid sebagai tempat ibadah tidak semestinya menjadi arena yang diwarnai tindakan atau aksi yang berpotensi memicu konflik.

Yang paling keras, KP3 ABAS mengecam tindakan kelompok yang disebut menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman serta Pendopo Gubernur Aceh.

Dalam pernyataannya, KP3 ABAS mendukung aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak perdamaian di Aceh.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa KP3 ABAS berupaya menarik garis tegas antara perjuangan pemekaran wilayah dengan tindakan yang dianggap dapat mengganggu keutuhan NKRI.

“Desak Prabowo Segera Proses Provinsi ABAS

Di tengah kecaman terhadap insiden tersebut, KP3 ABAS justru kembali mengangkat agenda utama mereka, yaitu pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan.

Dalam pernyataan sikap itu, KP3 ABAS secara eksplisit menyebut bahwa usulan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan merupakan bagian dari NKRI.

Mereka bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan.

KP3 ABAS menyebut langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Presiden tahun 2009.

Desakan tersebut memperlihatkan bahwa isu pemekaran ABAS kembali ingin ditempatkan sebagai agenda politik dan administratif yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat.

Bagi organisasi ini, pembentukan provinsi baru bukanlah agenda untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, melainkan aspirasi pembentukan pemerintahan daerah baru yang tetap berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan sikap tersebut diterbitkan Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) Pusat tanggal 15 Agustus 2015 dan ditandatangani langsung T. Sukandi sebagai Dewan Pengarah, H. Kamaruddin, S.E, sebagai Ketua Umum, Drs. Meurah Ali selaku Sekretaris Umum, dan Amiruddin, S.H selaku Ketua Harian.@Liputan Tim Prov Aceh.

Artikel KP3 ABAS Tegas Pro-NKRI,Desak Prabowo Buka Jalan Provinsi Baru pertama kali tampil pada Warta Harian.

Pelatihan yang diikuti pejabat eselon III dan IV Kejaksaan RI tersebut menjadi bagian dari upaya Badan Diklat dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang adaptif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Harli Siregar menegaskan bahwa seluruh proses pembelajaran, mulai dari pendalaman materi, pembahasan studi kasus, simulasi hingga evaluasi, merupakan investasi strategis bagi penguatan kapasitas kelembagaan Kejaksaan.

Ia mengapresiasi kesungguhan, kedisiplinan, serta komitmen seluruh peserta selama mengikuti pelatihan.

“Keberhasilan menyelesaikan pelatihan ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus Saudara wujudkan secara nyata di tempat tugas masing-masing,” tegas Harli.

Menurutnya, Badan Diklat Kejaksaan RI kini telah melakukan reposisi peran yang lebih strategis. Lembaga pendidikan Kejaksaan tidak lagi sekadar menjadi penyelenggara kegiatan pembelajaran administratif, tetapi telah bertransformasi sebagai penggerak pengembangan kapabilitas institusional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung kualitas penegakan hukum menuju Indonesia Emas 2045.

“Pemahaman dan keahlian manajemen risiko yang telah Saudara peroleh harus menjadi instrumen utama dalam mengawal akuntabilitas, integritas, dan kualitas kinerja institusi,” ujarnya.

Harli juga menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kemampuan mengenali, menganalisis, mengendalikan, serta memitigasi risiko, menurutnya, merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif.
Lima Instruksi Kabadiklat kepada Seluruh Alumni

Sebagai penutup pelatihan, Harli Siregar memberikan lima instruksi strategis kepada seluruh peserta agar ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan di satuan kerja masing-masing.

Instruksi tersebut meliputi:

Menjadi Agen Perubahan (Agent of Change) sekaligus pelopor budaya sadar risiko (risk awareness) dengan menerapkan prinsip good governance serta memperkuat Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Mengoptimalkan mitigasi risiko melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memetakan, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko operasional maupun strategis guna mencegah penyimpangan.

Mengembangkan learning agility, yaitu pola pikir adaptif, analitis, independen, dan bebas intervensi dalam menghadapi persoalan hukum yang semakin kompleks.

Mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan.
Terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
Harli berharap seluruh alumni Pelatihan Manajemen Risiko mampu menjadi teladan di lingkungan kerjanya masing-masing.

“Tunjukkan bahwa alumni Pelatihan Manajemen Risiko Badan Diklat Kejaksaan RI adalah aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas tinggi, serta mampu menjadi role model dalam pencegahan fragmentasi standar kerja dan penguatan kualitas tata kelola di satuan kerja masing-masing,” pesannya.

Di akhir sambutannya, Harli turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh widyaiswara, tenaga pengajar, dan panitia penyelenggara atas dedikasi mereka dalam menyukseskan pelatihan tersebut.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, bimbingan, serta dedikasi terbaik yang telah diberikan selama penyelenggaraan pelatihan ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim), Dr. Tengku Rachman, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan Manajemen Risiko Angkatan I dan II Tahun 2026 telah berlangsung sejak 23 Juli hingga 3 Agustus 2026 dan diikuti oleh pejabat eselon III dan IV Kejaksaan RI.

Pada upacara penutupan, Kabid Penyelenggara Diklat Mapim Zulfikar Nasution, S.H., M.H. bertindak sebagai wira upacara, sedangkan Kasubid pada Pusdiklat Mapim Afrizal Chair, S.H., M.H. dipercaya sebagai komandan upacara.

Melalui pelatihan ini, Badan Diklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Dr. Harli Siregar kembali menegaskan komitmennya membangun sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sekaligus memperkuat sistem tata kelola berbasis manajemen risiko sebagai fondasi menuju institusi penegak hukum yang modern dan terpercaya. @MS/Rel

Artikel Harli Siregar Tutup Diklat Manajemen Risiko, Beri Lima Instruksi Strategis untuk Perkuat Tata Kelola Kejaksaan pertama kali tampil pada Warta Harian.

Dikutip dari Agence France-Presse, Senin (27/7/2026) Serangan tersebut menyebabkan sebuah kapal dagang meledak. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan satu orang pelaut tewas, sementara seorang lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

“Kapal itu meledak, menewaskan satu pelaut dan melukai yang lain,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membiarkan insiden tersebut berlalu tanpa respons. Apalagi hal ini juga turut diakui oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Zelensky sebelumnya mengumumkan bahwa pasukannya telah melaksanakan serangan jarak jauh terhadap kapal-kapal yang disebut digunakan untuk mengangkut muatan militer yang berkaitan dengan Iran.

Operasi pesawat nirawak mereka salah satunya diklaim menyasar sebuah kapal kargo yang telah dikenai sanksi internasional. Kapal tersebut merupakan kapal yang mengangkut kargo militer dari Iran dan Rusia.

“Kapal kargo yang dikenai sanksi internasional dan digunakan untuk mengangkut kargo militer antara Iran dan Rusia,” demikian keterangan dari Ukraina.

Adapun Iran membantah keterlibatan langsung dalam perang Rusia-Ukraina. Pemerintah Teheran menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah ikut campur dalam konflik yang berlangsung antara Moskow dan Kyiv.

“Republik Islam tidak pernah campur tangan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina,” tegas Pemerintah Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran sendiri memanggil menyampaikan nota protes resm ke Kuasa Usaha Ukraina di Teheran. Pemanggilan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap apa yang disebut sebagai tindakan permusuhan dan kriminal.

Insiden di Laut Kaspia ini menambah kompleksitas situasi keamanan regional yang sudah memanas akibat meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat dan Israel. Namun demikian, hingga saat ini belum ada bukti independen yang memverifikasi tuduhan keduanya soal penyerangan kapal di Laut Kaspia.@WD

Artikel Perang Iran-Amerika Meluas : Ukraina Tewaskan Satu Pelaut Kapal Dagang Milik Teheran di Laut Kaspia pertama kali tampil pada Warta Harian.

Suyudi menyebut narkoba jenis baru itu, di antaranya campuran atau mixed yang disukai warga negara Rusia di Bali. Hal ini terungkap saat penggerebekan yang dilakukan pihaknya di Gianyar.

“Penggerebekan clandestine lab di Gianyar, Bali, yang melibatkan warga negara Rusia dan berhasil menyita narkotika golongan satu mefedron pada total berat bruto 7,8 kilogram atau 7.894 gram, prekursor padat 2,6 kilogram atau 2.600 miligram, dan cairan 219,7 kilogram atau 219.785 miligram,” kata Suyudi.

Narkoba campuran tersebut terdiri dari kokain dan ekstasi, yang disebutnya disukai warga Rusia. Biasanya narkoba jenis baru tersebut diedarkan dan dikonsumsi oleh turis Rusia.

“Kasus ini menunjukkan semakin kompleksnya ancaman narkotika sintetis di dalam negeri. Jadi mefedron ini adalah termasuk narkotika baru. Ini adalah mix antara kokain dan MDMA atau ekstasi. Sangat disukai oleh orang-orang Rusia,” jelasnya.

Meskipun begitu, BNN terus berupaya menjalin kerja sama dengan Dubes Rusia untuk memberantas narkoba jenis tersebut.

Menurutnya, peredaran narkoba campuran menambah kompleksnya masalah narkotika di Indonesia.

“Sehingga pembuatnya, pengedarnya adalah orang Rusia, pasarnya juga orang Rusia. Dan kita terus bekerja sama dengan Kedutaan Rusia, Atase Kepolisian Rusia, kami terus untuk bisa menggali dan mengungkap jaringan internasional yang sedang kita curigai ada di Rusia,” tutupnya. @WD

Artikel BNN Minta Waspadai Narkoba Jenis Baru Ini pertama kali tampil pada Warta Harian.

Kegiatan penyambutan tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, serta dihadiri Kasdam I/Bukit Barisan beserta Pejabat Utama Kodam I/Bukit Barisan, Dandenpom I/5 Medan, Danyonko 469 Kopasgat, Kapolres Pelabuhan Belawan, Dirpolairud Polda Sumut, para Komandan Batalyon jajaran Kodam I/Bukit Barisan, serta unsur TNI-Polri dan instansi terkait lainnya.

Kehadiran perwakilan Satuan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan Polri, sekaligus memberikan penghormatan kepada para prajurit yang telah menuntaskan amanah negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut yang diwakilkan oleh Kasubbagrenmin Satuan Brimob Polda Sumut Kompol I Wayan Danu Wijaya, SH., MH., menyampaikan bahwa penyambutan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghargaan atas pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Setiap prajurit yang kembali dari penugasan membawa cerita tentang pengabdian, kedisiplinan, dan loyalitas kepada bangsa.

Kehadiran kami merupakan bentuk penghormatan sekaligus komitmen untuk terus memperkuat sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan sinergi antara TNI dan Polri semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di masa mendatang.

Pengabdian para prajurit di garis perbatasan menjadi inspirasi bahwa menjaga Indonesia adalah tanggung jawab bersama, yang diwujudkan melalui dedikasi, profesionalisme, dan semangat persatuan demi kepentingan bangsa dan negara.@MS

Artikel Brimob Polda Sumut Sambut Kepulangan Satgas Yonif 126/KC, Wujud Sinergi Menghormati Pengabdian Prajurit Penjaga Perbatasan pertama kali tampil pada Warta Harian.

Pada Kamis (16/7/2026), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumut memimpin pemberangkatan puluhan mobil tangki BBM dari Fuel Terminal (FT) Medan Group menuju berbagai SPBU di Kota Medan, Deli Serdang, hingga Kabupaten Dairi.

Seluruh armada mendapat pengawalan dari personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut sehingga distribusi dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Pemberangkatan dilakukan secara bertahap dengan mengangkut berbagai jenis BBM, di antaranya Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Bio Solar, yang didistribusikan ke sejumlah SPBU strategis di wilayah Sumatera Utara.

Selain pengawalan di lapangan, Polda Sumut juga melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga serta jajaran Polres Belawan untuk memastikan setiap armada dapat tiba di lokasi tujuan tanpa hambatan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengamanan distribusi BBM merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Polda Sumut hadir untuk memastikan distribusi BBM berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Seluruh proses pemberangkatan hingga pengiriman ke SPBU mendapat pengamanan dan pengawalan agar pasokan BBM dapat segera diterima masyarakat tanpa kendala,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sumut agar seluruh jajaran memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran distribusi energi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Sinergi antara Polda Sumut, Pertamina Patra Niaga, dan kewilayahan terus kami perkuat.

Tujuannya agar distribusi BBM tetap berlangsung optimal, sehingga stok di SPBU tetap tersedia dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM,” jelasnya.

Ferry juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

“Kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan.

Distribusi terus berjalan dan Polda Sumut bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal setiap tahapan penyaluran agar pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah Sumatera Utara,” pungkasnya.

Dengan pengawalan yang dilakukan secara berkelanjutan, Polda Sumut berharap proses distribusi BBM di Sumatera Utara tetap berjalan optimal, sehingga mampu mengantisipasi antrean panjang di SPBU sekaligus menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.@MS

Artikel Puluhan Mobil Tangki Dikawal Polda Sumut Untuk Distribusi BBM ke SPBU Demi Jaga Pasokan untuk Masyarakat pertama kali tampil pada Warta Harian.

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat kementerian terkait, Gibran berkeliling menyusuri hampir seluruh area pasar. Mulai dari bangunan utama di bagian depan hingga kios dan los di area dalam tak luput dari peninjauannya.

Di sela kunjungan, Gibran juga menyapa dan berbincang dengan para pedagang. Ia mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan pasar yang dinilainya jauh lebih representatif.

“Selamat, ya, pasarnya sudah bagus. Semoga tambah ramai,” ujar Gibran kepada para pedagang.

Pasar Banyuwangi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran sekitar Rp152 miliar itu memang tampil berbeda. Mengusung arsitektur khas Osing, ornamen budaya lokal menghiasi berbagai sudut bangunan sehingga memberi identitas kuat sebagai pasar modern bernuansa Banyuwangi.

Tak hanya mengedepankan estetika, pasar ini juga mengusung konsep green building. Desain semi terbuka membuat sirkulasi udara mengalir lancar sehingga area dalam pasar terasa lebih sejuk dan nyaman.

“Arsitekturnya bagus. Bangunannya open space sehingga tidak pengap. Menurut saya, Pasar Banyuwangi yang paling bagus dibandingkan pasar lain yang sudah direvitalisasi,” kata Gibran.

Meski memberikan apresiasi tinggi, Wapres tetap menyampaikan sejumlah catatan. Ia meminta kontraktor segera merapikan instalasi kabel yang masih terlihat semrawut serta memastikan seluruh lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum proses serah terima kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasar Induk Banyuwangi berdiri di atas lahan seluas 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama di sisi utara dan selatan. Fasilitasnya terdiri atas 397 kios dan 356 los yang dibagi dalam tiga zona utama, yakni pasar basah, pasar kering, dan kawasan kuliner.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pasar tersebut tidak hanya difungsikan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga dikembangkan dengan konsep Pasar Wisata. Penataan pedagang akan dilakukan berdasarkan jenis dagangan agar memudahkan masyarakat maupun wisatawan saat berbelanja.

“Karena berkonsep pasar wisata, ke depan pasar ini juga diharapkan menjadi lokasi berbagai kegiatan dan event sehingga semakin menarik minat masyarakat untuk datang,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, I Gusti Agung Aris Wibawa, memastikan pembangunan fisik Pasar Banyuwangi telah rampung 100 persen. Saat ini proyek memasuki masa pemeliharaan sekaligus penyempurnaan sesuai arahan Wakil Presiden.

“Masih akan ada beberapa penyempurnaan, termasuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan Pak Wapres,” katanya.

Pengoperasian Pasar Banyuwangi kini tinggal menunggu proses serah terima dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah proses tersebut selesai, para pedagang yang selama ini menempati lokasi relokasi akan mulai menempati kios dan los di gedung pasar yang baru.@Apong

Artikel Tinjau Pasar Banyuwangi, Wapres Gibran : Bagus, Semoga Makin Ramai pertama kali tampil pada Warta Harian.

Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara penerapan aturan administrasi dan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa calon siswa tersebut tidak dapat melanjutkan proses seleksi karena terkendala persyaratan administrasi berupa masa berlaku KK.

Dalam ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), jalur domisili pada umumnya mensyaratkan KK yang telah diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran, dengan sejumlah pengecualian dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi SPMB.

Sejumlah pihak menyoroti permasalahan tersebut,salah satunya Darman Rombe ST salah seorang Aktivis menilai, meskipun aturan administrasi perlu ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan data domisili, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hak anak agar tidak menghilangkan kesempatan memperoleh Pendidikan di Balikpapan,”ungkapnya.

“Hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

” Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1), menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya,”jelas Darman Rombe .Selasa (7//7/2026)

Para pemerhati pendidikan berharap pemerintah daerah dan penyelenggara SPMB dapat memberikan penjelasan yang transparan terhadap setiap penolakan administrasi serta memastikan seluruh mekanisme keberatan atau verifikasi berjalan secara adil, terutama apabila terdapat kondisi khusus yang memungkinkan pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan verifikasi ulang bagi masyarakat yang merasa terdapat kendala dalam proses penerimaan siswa.

“Saat Verifikasi dan Validasi data untuk masyarakat yang ingin melakukan verifikasi ulang, kami telah menyiapkan pelayanan di ruangan depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.Dan masa waktu yang masih ditentukan untuk para orang tua siswa dipersilakan datang membawa dokumen yang diperlukan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku disaat pendaftaran tersebut,”jelas Irfan Taufik.@Roland Hutasoit

Artikel Diduga Gagal Masuk Sekolah karena Kartu Keluarga Belum Berusia Satu Tahun, Hak Anak atas Pendidikan Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Warta Harian.

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, Kompol Bima Anggalaksana, S.I.K., M.H.

Kehadiran para personel TNI menjadi simbol kuatnya hubungan harmonis sekaligus wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan personel Brigif 7/Rimba Raya Galang yang dipimpin oleh Pasi Ops Denma Brigif, Kapten Prancis Sinaga.

Dalam suasana penuh keakraban, rombongan menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut sebagai bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas dedikasi Polri dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, Batalyon B Pelopor kembali menerima kunjungan dari jajaran Kodim 0204/Deli Serdang yang diwakili oleh Kepala Staf Kodim, Mayor Inf Hairul Hadi, S.H., M.H., didampingi para Pejabat Utama Kodim 0204/DS.

Turut hadir pula personel Yonif TP-902 yang diwakili oleh Letda Yudi Hartoyono, yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada keluarga besar Brimob Polda Sumut.

Suasana kekeluargaan begitu terasa sepanjang kegiatan. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut tidak hanya menjadi ajang saling memberikan ucapan selamat, tetapi juga memperkuat komunikasi, koordinasi, serta semangat kebersamaan antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di masa mendatang.

Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh jajaran TNI.

Menurutnya, sinergitas yang telah terjalin erat selama ini merupakan modal utama dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.@MS

Artikel Sinergitas TNI–Polri Kian Kokoh di Hari Bhayangkara Ke-80, Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Sumut Terima Kunjungan dari Satuan TNI pertama kali tampil pada Warta Harian.