Senin, 9 November 2026

DPRD Kota Medan Hj.Roma Uli Silalahi:Rumah Sakit Tidak Boleh Tolak Pasien UHC

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

MEDAN,Wartaharian.com- Wakil Ketua Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan, Hj. Roma Uli Silalahi, S.S.T., M.K.M, menegaskan rumah sakit (RS) tak boleh tolak pasien Universal Health Covarage (UHC), namun tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan baik sama seperti pasien umum.

Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Tempirai Lestari 13, Lingkungan 17, Perumnas Griya Martubung I, Blok V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan pada pukul 10.00 WIB dan di Jalan Serba Jadi, Lingkungan 6, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan pada pukul 15.00 WIB. Hadir saat itu Ketua ZR Center Zulkarnain, Kasi Trantib Medan Marelan, Bobby Irwandi serta ratusan masyarakat, Sementara di Medan Labuhan tampak hadir mewakili camat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Masyitah, S.Sos dan Lurah besar

Baca Juga:  Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Tekankan Transformasi Polri Hadapi Tantangan Global

Gandi Gusri, S.STP, M.Si. serta Kepling Suderajat serta ratusan masyarakat yang berhadir.

Roma Uli Silalahi menegaskan, rumah sakit tak boleh tolak pasien UHC itu pada Sosialisasi ke XI Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di dua lokasi berbeda, Sabtu (7/11/2026).

Selanjutnya, tambah legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu di dalam Perda juga ditegaskan tidak menolak pasien UHC dengan alasan kamar penuh. “Kalau kamar kelas 3 penuh, pasien dititipkan dulu di kelas 2 atau kelas 1. Setelah kamar kosong, kemudian pasien dipindahkan ke kamar kelas 3,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kejatisu Sambut Hangat Silaturahmi Forwaka Sumut, Perkuat Sinergitas Pers dengan Insan Adhyaksa

Bagi rumah sakit yang menolak pasien, lanjut Roma Uli, akan dicabut izin kerja sama sebagai provider. “Bayangkan, DPRD bersama Pemkot Medan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp244 miliar untuk urusan kesehatan warga Kota Medan. Jadi, DPRD dan Pemkot Medan tidak main-main untuk urusan kesehatan,” sebutnya.

Tujuannya, sebut Ketua DPW Perempuan Bangsa Sumatera Utara itu, agar warga Kota Medan dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik dan maksimal. “Kita (DPRD, red) terus berupaya agar sistem kesehatan ini semakin berbenah,” katanya.

Di ketahui Perda No. 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan sebelum direvisi terdiri dari XVI Bab dan 92 Pasal. Tujuan sebagaimana tertuang pada Bab II adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Baca Juga:  Kasad TNI AD Tinjau Jembatan Gantung Garuda yang Dibangun TNI di Ogan  Komering Ulu Sumatera Selatan

Mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada Bab XVIII Pasal 32 disebutkan pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. (Hasan)

BERITA TERKINI