Rabu, 11 November 2026

Polda Sumut Bongkar 2 Sindikat Pekerja Migran Ilegal, 11 Calon Pekerja Diselamatkan

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

MEDAN WH – Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat tersangka, serta menyelamatkan 11 calon PMI.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kristinatara.

Baca Juga:  Polres Simalungun Ringkus 69 Tersangka Pelaku Kejahatan 3C dan Bongkar Perdagangan Satwa Dilindungi

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.

Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri.

Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” jelasnya.

Baca Juga:  Sempat Dapat Perlawanan Warga Satresnarkoba Polrestabes Medan Tekad Bumihanguskan Sarang Narkoba Klambir V

Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Baca Juga:  Coba Kabur Bawa Sabu 4,48gram,IH Disergap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang 

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kristinatara.

Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.@MSembiring

BERITA TERKINI