MEDAN,WH – Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan menjadi perhatian. Kedua program strategis pemerintah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kesempatan usaha yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah persoalan dan pertanyaan yang perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait optimalisasi KDKMP, pengawasan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Terkait hal tersebut, konfirmasi telah disampaikan kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, melalui pesan WhatsApp dengan tiga pokok persoalan utama.
KDKMP Dinilai Perlu Evaluasi dan Percepatan
Pertama, terkait pelaksanaan program KDKMP di Kota Medan. Program yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan tersebut perlu dipastikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memiliki aktivitas usaha dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
Pemerintah Kota Medan dimintai penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan pelaksanaan KDKMP belum berjalan optimal, keseriusan Pemko melalui Dinas Koperasi dalam mempercepat operasionalnya, serta target agar seluruh koperasi dapat berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya.
Keberadaan koperasi diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi di lingkungan masing-masing.
Tata Kelola dan Pengawasan MBG Perlu Mendapat Perhatian
Kedua, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya pengelolaan SPPG oleh yayasan maupun mitra pelaksana.
Sejumlah informasi dan sorotan mengenai dugaan belum terpenuhinya standar higiene dan sanitasi pada sejumlah SPPG, fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang diduga belum memadai, dugaan dominasi pemasokan bahan pangan oleh pihak tertentu, serta perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum mengutamakan masyarakat sekitar menjadi persoalan yang perlu ditelusuri.
Persoalan tersebut membutuhkan perhatian agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga memenuhi ketentuan keamanan pangan, kebersihan lingkungan, serta memberikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat setempat.
Pemko Medan dimintai penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan dan evaluasi terhadap kelayakan SPPG, serta langkah pemerintah dalam mendorong keterlibatan UMKM, pemasok bahan pangan lokal, dan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
Jangan Sampai Program Negara Tidak Berdampak pada Ekonomi Rakyat
Ketiga, mengenai dampak pelaksanaan KDKMP dan MBG terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua program tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Namun, apabila operasional KDKMP belum berjalan optimal dan pelaksanaan MBG belum memberikan ruang yang merata bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja lokal, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Pemko Medan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pemerintah memastikan kedua program benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk data penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok MBG.
Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan
Untuk memperoleh penjelasan langsung dan menjaga keberimbangan pemberitaan, konfirmasi terkait ketiga persoalan tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas melalui WhatsApp pada selasa 17 november 2026 pukul 13:28 wib.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Medan.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Wali Kota Medan maupun dinas terkait untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang telah disampaikan.
Pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, keberhasilan program pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya UMKM, serta pemerataan kesempatan ekonomi.@MS



















