Rabu, 23 September 2026

15 Tahun Krisis Air Bersih,Gugatan Warga Kenten Raya Tersandung Kuasa Hukum PDAM yang Dipersoalkan

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

PALEMBANG,Wartaharian.com- Perjuangan warga Kenten Raya, Kabupaten Banyuasin, untuk mendapatkan hak atas layanan air bersih memasuki babak baru di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Setelah hampir 15 tahun menghadapi persoalan pasokan air yang minim dan kerap terhenti, gugatan perdata warga justru diwarnai persoalan administrasi surat kuasa dari pihak Tergugat I, PDAM Tirta Betuah Banyuasin.

Persoalan tersebut mencuat dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait krisis air bersih yang digelar di PN Palembang, Selasa (22/9/2026). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Zulkifli, S.H., M.H., itu beragendakan pemeriksaan surat kuasa sekaligus pembacaan gugatan.

Dalam persidangan terungkap, pihak PDAM Tirta Betuah yang diwakili Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) belum melengkapi surat kuasa khusus sebagaimana dipersoalkan pihak penggugat.

Baca Juga:  Rutan Kelas l Labuhan Deli Mengikuti Kegiatan Aplikasi Zoom Menyambut Bulan Suci Ramadan 1447H

Kuasa substitusi yang diajukan JPN disebut belum didukung surat kuasa khusus langsung dari direksi PDAM Tirta Betuah selaku prinsipal.

Kondisi tersebut kemudian dipersoalkan tim kuasa hukum warga. Kuasa Hukum Penggugat sekaligus Founder YLBH Ganta Keadilan Sriwijaya, Sapriadi Syamsuddin, S.H., M.H., menilai kelengkapan surat kuasa merupakan bagian penting dalam memastikan legalitas pihak yang hadir dan bertindak di persidangan.

«“Sejatinya hari ini agenda pemeriksaan surat kuasa dan pembacaan gugatan. Setelah kami teliti, ternyata Tergugat I belum memberikan kuasa khusus. Ini fatal,” tegas Sapriadi usai persidangan.»

Menurut Sapriadi, pihaknya akan mempersoalkan kedudukan hukum kuasa Tergugat I apabila surat kuasa khusus dari prinsipal belum terpenuhi.

“Posisi Tergugat I pasti kami sanggah. Jangan sampai majelis hakim membiarkan perkara berjalan dengan kuasa yang cacat hukum acara, karena itu bisa melahirkan peradilan yang sesat,” ujarnya.»

Baca Juga:  Pelindo Regional 1 Hadiri Undangan Wali Kota Medan

Ia juga menyinggung konsekuensi hukum terhadap jawaban maupun eksepsi yang nantinya diajukan apabila pihak yang bertindak di persidangan belum memenuhi persyaratan kuasa sebagaimana mestinya.

Persoalan administrasi tersebut membuat jadwal persidangan yang sebelumnya telah disusun harus disesuaikan. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPN untuk melengkapi surat kuasa khusus dari direksi PDAM Tirta Betuah sebelum persidangan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan.

15 Tahun Menanti Air Bersih

Di balik persoalan administrasi persidangan tersebut, gugatan ini merupakan bagian dari perjuangan panjang warga Kenten Raya yang mengaku menghadapi persoalan layanan air bersih sejak 2011.

Selama bertahun-tahun, warga disebut harus bertahan dengan kondisi pasokan air yang minim, tidak lancar, bahkan kerap terhenti. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan warga akhirnya menempuh jalur hukum setelah berbagai upaya komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah daerah maupun PDAM Tirta Betuah dinilai belum memberikan penyelesaian yang diharapkan.

Baca Juga:  Polrestabes Medan Temukan Fakta Baru, THM Phantom Tak Punya Izin NPPBKC

Gugatan ke PN Palembang pun menjadi langkah hukum warga untuk memperjuangkan kepastian atas layanan air bersih yang mereka persoalkan selama bertahun-tahun.

Perkara ini kini memasuki proses persidangan. Selain substansi gugatan mengenai layanan air bersih, persoalan kelengkapan surat kuasa pihak tergugat menjadi salah satu hal yang lebih dahulu harus diselesaikan sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya.@Suherman

BERITA TERKINI