ACEH TAMIANG,WH – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., saat memimpin Rapat Paripurna Ke-I (Pembukaan) DPRK Aceh Tamiang dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, di Aula DPRK Aceh Tamiang, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Ismail menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRK maupun masyarakat.
“Pertanggungjawaban ini bukan semata-mata bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRK dan seluruh masyarakat,” ujar Ismail.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 berlangsung dalam situasi yang penuh tantangan. Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Dampak bencana tersebut turut berimbas pada sejumlah tahapan administrasi pemerintahan, mulai dari pengumpulan dokumen, proses rekonsiliasi hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Kondisi ini kemudian memengaruhi tahapan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025.
Meski menghadapi berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan akan terus melakukan pembenahan. Penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pemulihan pascabencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan terhadap berbagai kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Ismail juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara konsisten.
Menurutnya, tindak lanjut tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap proses pemerintahan berjalan semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Ia berharap pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 tidak berhenti pada proses formalitas. Sebaliknya, pembahasan bersama DPRK diharapkan mampu menjadi forum evaluasi untuk menemukan berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pertanggungjawaban ini bukan sekadar akhir dari satu siklus anggaran. Lebih dari itu, pertanggungjawaban ini harus menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk bekerja lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah, para kepala SKPK/OPD, instansi vertikal, insan pers serta sejumlah undangan lainnya.(SIP Simanjuntak)



















