Sahrin, yang juga merupakan juru bicara Anies Baswedan pada Pilpres 2024, menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas amanah yang diterimanya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026–2031 sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Sahrin mengatakan dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam Rapat Kerja Nasional I Gerakan Rakyat pada 18 Januari 2026. Menurutnya, mandat itu mengharuskannya segera menyusun kepengurusan partai di seluruh tingkatan.

“Pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan,” kata Sahrin, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan salah satu syarat untuk menjabat sebagai komisaris adalah tidak berasal dari partai politik. Karena itu, demi menjaga integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, ia memilih mengakhiri posisinya di Jakpro.

“Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik,” ujarnya.

Pengunduran diri Sahrin terjadi di tengah transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik. Dalam Rakernas, Gerakan Rakyat secara resmi menetapkan pendirian Partai Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru.

Bersamaan dengan deklarasi tersebut, Sahrin juga menegaskan target politik partainya, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai pemimpin nasional pada masa mendatang.

“Kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin.

Ia menambahkan, perjuangan Gerakan Rakyat yang dimulai sejak 2023 kini memasuki babak baru dengan berubah menjadi partai politik. Menurutnya, proses mendirikan partai di Indonesia bukanlah hal mudah karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang berat.@WD

Artikel Serius Kawal Anies Baswedan ke Pemilu 2029,Sahrin Hamid Lepas Jabatan Komisaris Jakpro Usai Pimpin Partai Gerakan Rakyat pertama kali tampil pada Warta Harian.

Sebanyak 100 personel Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya, Selasa (2/6/2026).

Pengamanan dipimpin langsung oleh Danki Satgas AKP Antanius Tarigan, S.H., M.H., dengan menempatkan personel pada sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, Polsek Patumbak, dan Polsek Sunggal.

Kehadiran personel Brimob tidak hanya bertujuan menjaga keamanan TPS, tetapi juga memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Sejak pagi hari, personel telah melaksanakan patroli, pemantauan wilayah, serta pengamanan di lokasi pemungutan suara dan kantor-kantor desa yang menjadi pusat pelaksanaan Pilkades.

Dengan kesiapsiagaan yang tinggi, personel terus melakukan pemantauan situasi guna mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya pesta demokrasi di tingkat desa.

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, kehadiran Brimob menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga.

Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mengikuti seluruh proses demokrasi dengan tenang dan penuh rasa aman.

Selain melaksanakan pengamanan, personel Brimob juga aktif berkoordinasi dengan aparat pemerintahan desa, penyelenggara Pilkades, serta unsur keamanan lainnya guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan tetap berada dalam koridor keamanan yang kondusif.

Kesiapsiagaan personel yang didukung perlengkapan operasional lengkap menjadi bagian dari langkah preventif dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Seluruh personel disiagakan untuk merespons dengan cepat apabila ditemukan potensi gangguan yang dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara.

Hingga pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di seluruh titik pengamanan terpantau aman, tertib, dan terkendali.

Tidak ditemukan kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkades, sementara aktivitas masyarakat dan proses pemungutan suara berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pengamanan ini menjadi bukti nyata komitmen Brimob Polda Sumut dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mengawal setiap proses demokrasi agar berlangsung secara damai, aman, dan bermartabat.

Dengan semangat pengabdian tanpa henti, Brimob Polda Sumut akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa.

“Demokrasi yang kuat lahir dari situasi yang aman. Untuk itu, Brimob Polda Sumut akan selalu siap hadir mengawal setiap tahapan pesta demokrasi demi terciptanya kamtibmas yang kondusif bagi seluruh masyarakat.@MS

Artikel Ratusan Personel Brimob Polda Sumut Siaga, Kawal Demokrasi Hingga TPS Pastikan Pilkades Berjalan Aman dan Damai pertama kali tampil pada Warta Harian.

Suasana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (16/4/2026), terasa serius. Para pejabat dari pusat hingga daerah berkumpul. Di hadapan mereka, Bobby menyampaikan satu pesan yang jelas: kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi.

Pencabutan PBPH, menurut Bobby, menyentuh langsung kehidupan masyarakat di 11 kabupaten dan 1 kota di Sumut. Di wilayah itu, terdapat 13 perusahaan yang selama ini beroperasi di kawasan hutan.

“Para kepala daerah pasti akan bicara soal masyarakatnya, bukan hanya administrasi, tetapi juga keluhan warga,” ujarnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Bobby menerima perwakilan aliansi pekerja dari perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka datang membawa kecemasan yang nyata—tentang masa depan pekerjaan dan keberlangsungan hidup.

Sebanyak 29 ribu masyarakat terdampak, termasuk sekitar 11 ribu pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian jika izin PBPH benar-benar dicabut.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada keluarga, kebutuhan hidup, dan harapan yang bisa runtuh dalam waktu singkat.

“Ini sudah kami diskusikan dengan BUMN, termasuk soal pengelola berikutnya yaitu Perhutani,” kata Bobby.

Namun, persoalan tidak berhenti di sana. Pencabutan PBPH juga berpotensi memicu masalah baru di lapangan. Bobby menyoroti kemungkinan konflik sosial jika lahan yang ditinggalkan tidak segera dikelola dengan baik.

Ia menggambarkan situasi yang bisa terjadi hanya dalam waktu singkat. “Satu hari saja lahan ditinggalkan, potensi penjarahan bisa terjadi. Bisa saling klaim atas nama masyarakat,” tegasnya.

Risiko itu semakin kompleks karena tidak semua perusahaan berada dalam skema yang sejalan dengan Perhutani. Beberapa bergerak di sektor pertambangan dan pembangkit listrik—dua bidang yang membutuhkan pendekatan berbeda.

Bobby meminta agar kondisi ini tidak diabaikan. Ia menilai kebijakan harus mempertimbangkan realitas di lapangan, bukan hanya aturan di atas kertas.

Ancaman konflik sosial menjadi perhatian serius. Perubahan pengelolaan lahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat berpotensi memicu gesekan, terutama jika tidak disiapkan secara matang.

Karena itu, Bobby mendorong keterlibatan aktif para kepala daerah. “Mereka yang paling tahu kondisi masyarakatnya,” ujarnya, menegaskan pentingnya suara daerah dalam setiap kebijakan.

Sementara itu, dari pihak pemerintah pusat, Ardi Risman menjelaskan alasan pencabutan izin PBPH. Ia menyebut sejumlah faktor, mulai dari tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, pelanggaran aturan, hingga tidak adanya aktivitas nyata di lapangan.

Langkah ini juga dikaitkan dengan upaya perbaikan tata kelola perizinan serta respons terhadap bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut.

Dalam konteks itu, Sumatera Utara menjadi episentrum penertiban PBPH. Pemerintah pusat berharap daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai tujuan. Namun di lapangan, tantangannya jauh lebih kompleks.

Pencabutan PBPH bukan sekadar soal izin yang dicabut. Ini adalah tentang bagaimana ribuan orang bertahan, bagaimana konflik dicegah, dan bagaimana kebijakan besar tidak meninggalkan luka sosial.

Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas: keputusan ini membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan keberpihakan pada masyarakat.@red

Artikel PBPH Dicabut, Bobby Nasution Soroti Nasib 29 Ribu Warga dan Ancaman Konflik  pertama kali tampil pada Warta Harian.

Dalam kesempatan ini Ali Mustaufiq selaku sekretaris Gerendra DPC Banyuwangi kepada wartawan menjelaskan, acara ini peringatan HUT Partai Gerindra ke 18 yang digelar di cafe 108 ini  dirangkai dengan  kegiatan pengobatan gratis, dan bansos pemberiaan paket sembako kepada beberapa lansia dari warga sekitar,”terangnya

“Dengan berbagi kepada  masyarakat sekitar, diharapkan bisa bermanfaat berbagi turun kebawa anggap saja ini menyapa, semoga partai Gerindra kedepan tetep jaya dan bermanfaat. Ia juga menjelaskan, momen ini menjadi tonggak penting perjalanan Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik nasional.

Dalam peringatan HUT ke-18 ini, Partai Gerindra mencerminkan semangat kolektif seluruh kader dan simpatisan Gerindra untuk terus menjaga soliditas internal, bergerak aktif dalam kerja-kerja nyata, serta menghadirkan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Setiap langkah, kebijakan, dan gerakan yang dilakukan harus memberikan hasil nyata. Gerindra menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama, sehingga setiap program yang didukung maupun diinisiasi diharapkan membawa perubahan positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti ekonomi, pangan, dan kesejahteraan sosial.

Riya pemilik cafe mengucapkan terimakasih kepada bapak -bapak atau ibu-ibu partai Gerindra yang telah melakukan kegiatan HUT ke 18 disertai pengobatan gratis, mantap Gerendra kegiatan hari ini yang ditempatkan di cafe kami bisa menambah Pendapatan tidak seperti hari -hari sebelum nya,”ungkapnya.(Didik Basuki)

Artikel Peringati HUT Ke-18, DPC Partai Gerinda Banyuwangi Menggelar Bansos dan Pengobatan Gratis  di Kafe 108 Rogojampi  pertama kali tampil pada Warta Harian.

Ia menyempatkan diri berdiskusi dengan Wagub DKI Jakarta Rana Karno terkait potensi Diaspora Toraja di Jakarta dan peranannya berkontribusi di Ibu Kota Negara.

Rakernas ini diikuti juga Wakil Bupati dan Forkopimda Toraja Utara.

Rakornas dibuka Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden pada rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan akan mengoordinasikan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 kepada kepala daerah. Kemendagri mengaku akan mengecek progres perkembangan implementasi program strategis nasional Presiden Prabowo di daerah.

“Ini Bapak Presiden menyampaikan arahan-arahan yang semuanya tentu dicatat, dikoordinasikan, dan nanti akan dicek oleh Kemendagri pelaksanaan di lapangan,” kata Bima Arya di sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, yang disiarkan dalam YouTube Kemendagri RI, Senin (2/2/2026).

Bima Arya menyebutkan ada beberapa arahan Prabowo yang dinilai sangat fundamental. Pertama pemahaman tentang kondisi global yang memerlukan kerja keras dan kebersamaan sejumlah stakeholders, arahan mengenai pemerintahan bersih dan tidak melakukan korupsi, serta arahan terkait Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah).

“Ini rasanya baru ya, Presiden menekankan betul bahwa kota-kota dan kabupaten di Indonesia harus bersih. Bahkan tadi Presiden mencanangkan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), nah ini diperkenalkan oleh Bapak Presiden,” katanya.

Kemendagri, lanjutnya, akan terus memonitor perkembangan program prioritas Presiden lainnya seperti Kopdes Merah Putih, program MBG, Koperasi Nelayan. Seluruh program tersebut dipimpin oleh satgas maupun menteri koordinator yang akan terus dikoordinasikan.

“Setiap program prioritas itu kan ada timnya, ada Satgas Kopdes, ada Satgas MBG, ada yang fokus juga pada koperasi nelayan. Dan Menko yang bertanggung jawab mengoordinasikan itu secara rutin, kami sendiri Kemendagri itu kan memfasilitasi itu semua, setiap minggu kami bergiliran, bergantian memastikan target-target presiden itu tercapai, jumlah kopdes, jumlah penerima manfaat dari MBG, sekolah rakyat, sekolah garuda, itu dimonitor capaian-capaiannya,” kata Bima Arya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini di Tutup dengan resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. ( Amo$ )

Artikel Wagub DKI Jakarta dan  Bupati Torut, Diskusi Potensi Diaspora Toraja di Jakarta,saat Sela Rapat Rakornas Pemerintah Pusat  pertama kali tampil pada Warta Harian.

Artikel Pemko Medan Apresiasi Digelarnya Festival Pulang Kampung pertama kali tampil pada Warta Harian.

Artikel RSJ Prof Dr Mhd Ildrem Luncurkan Program Pemberdayaan Pasien pertama kali tampil pada Warta Harian.

Artikel Pemko Medan Sambut Baik Barlangsungnya Hospital Leader Roundtable pertama kali tampil pada Warta Harian.

Artikel Ditpolairud Polda Sumut Beri Makan Bergizi Gratis Kepada Siswa SD di Kampung Nelayan Seberang pertama kali tampil pada Warta Harian.

Artikel Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Gelar Sosialisasi Kamseltibcar Lantas di Dermaga Bandar Deli pertama kali tampil pada Warta Harian.