MEDAN,WH – Dugaan aktivitas penyimpanan pakaian bekas impor ilegal atau balpres di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, menjadi sorotan. Sejumlah rumah di kawasan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan balpres sebelum diedarkan ke pasaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, Jumat (13/11/2026), beberapa bangunan rumah di kawasan Perumnas Simalingkar terpantau menyimpan sejumlah karung yang diduga berisi pakaian bekas impor.
Karung-karung tersebut terlihat berada di dalam ruangan rumah yang diduga difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang.
Temuan ini memunculkan dugaan bahwa lokasi tersebut bukan sekadar tempat penyimpanan biasa, melainkan berpotensi menjadi bagian dari rantai distribusi pakaian bekas impor di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, barang-barang tersebut diduga didatangkan dari luar Kota Medan menggunakan kendaraan mobil boks.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti asal pelabuhan masuk barang tersebut ke wilayah Sumatera Utara, jalur distribusi yang digunakan, maupun pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penyimpanannya.
Selain itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dokumen pengangkutan atau manifest barang.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut oleh instansi berwenang.
FORWATUN Desak Polda Sumut dan Polrestabes Segera Turun Tangan
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN), Tison Sembiring, meminta Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumatera Utara segera menindaklanjuti dugaan aktivitas penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar.
Menurut Tison, informasi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi aktivitas perdagangan barang impor yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
“Kami meminta Kapolrestabes Medan maupun Kapolda Sumatera Utara agar segera turun tangan menindaklanjuti informasi dugaan adanya gudang penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar.
Jika memang terbukti barang tersebut merupakan hasil impor ilegal, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Tison Sembiring.
Ia menilai, aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh, mulai dari asal-usul barang, jalur distribusi, pihak pemasok, hingga pemilik tempat yang diduga digunakan sebagai lokasi penyimpanan.
Tison juga mengingatkan agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada pemeriksaan lokasi penyimpanan, tetapi turut mengungkap kemungkinan adanya jaringan pemasok dan distributor.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan gudang.
Kalau memang ada jaringan yang memasukkan dan mengedarkan pakaian bekas impor secara ilegal, harus ditelusuri sampai ke sumbernya.
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Bea Cukai Diminta Telusuri Asal-usul Balpres
Selain meminta kepolisian bertindak, FORWATUN juga mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelusuran terhadap dugaan masuknya pakaian bekas impor ilegal ke wilayah Sumatera Utara.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan asal-usul barang, jalur masuk, serta kesesuaian dokumen kepabeanan dan pengangkutan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, instansi berwenang diminta menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi.
Impor Pakaian Bekas Dilarang, Ancaman Hukum Menanti Jika Terbukti Melanggar
Pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur ketentuan pidana terhadap tindak penyelundupan barang impor.
Dalam Pasal 102, pelaku penyelundupan di bidang impor dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.
Sementara itu, Pasal 102B mengatur pemberatan ancaman pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.
FORWATUN berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan informasi tersebut.
Dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal perlu ditelusuri karena berpotensi merugikan negara, mengganggu iklim usaha, serta berdampak terhadap pelaku UMKM dan industri tekstil dalam negeri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara maupun Bea Cukai terkait dugaan sejumlah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan balpres di Perumnas Simalingkar.@MS



















