Jumat, 13 November 2026

Diduga Mangkir Dua Kali dari Panggilan Penyidik, Terlapor Kasus Kredit Fiktif Bank Sumut Dilaporkan ke Polda Sumut

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

LUBUK PAKAM,Wartaharian.com– Penanganan laporan dugaan kredit fiktif di Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam memasuki perkembangan baru. Tiga pihak yang dilaporkan, masing-masing berinisial JRD, S, dan A, disebut tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara tanpa memberikan keterangan.

Hal tersebut disampaikan Makmur Malau, S.H., selaku kuasa hukum Dina, pada 13 November 2026. Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 30 Oktober 2026 dari Ditreskrimsus Polda Sumut terkait perkembangan laporan kliennya.

Menurut Makmur, dalam SP2HP tersebut dijelaskan bahwa penyidik telah kembali melayangkan panggilan kepada JRD bersama dua orang lainnya berinisial S dan A. Namun, ketiganya disebut tidak memenuhi panggilan tersebut.

Bahkan, kata Makmur, JRD telah dua kali dipanggil penyidik, tetapi belum juga menghadiri pemeriksaan. Dalam SP2HP itu juga disebutkan bahwa penyidik mengalami kesulitan menghadirkan pihak Bank Sumut untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:  Jatanras Polres Metro Tangerang Kota Tangkap Dua Terduga Pelaku Curanmor,Diduga Beraksi 7 Kali

“Untuk itu, kami meminta dan menyarankan agar Ditreskrimsus Polda Sumut segera meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan apabila telah terpenuhi unsur dan bukti permulaan yang cukup. Langkah tersebut penting agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif, mempercepat pengungkapan perkara, serta memberikan kepastian hukum kepada klien kami,” ujar Makmur Malau, yang juga Direktur Kantor Hukum Gotong Royong dan dikenal sebagai pengacara pembela rakyat jelata (Rakjel).

Berawal dari Surat Tagihan Kredit Rp350 Juta

Makmur menjelaskan, persoalan ini bermula pada 13 Februari 2026, ketika Dina menerima surat peringatan untuk membayar cicilan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp350 juta dengan agunan berupa sertifikat tanah Nomor 2021 miliknya.

Merasa tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut, Dina kemudian mencari tahu asal-usul kredit yang tercatat atas namanya.

Baca Juga:  Dalam Kurun Waktu Satu Bulan,Kapolres Langkat Rilis Pengungkapan Kasus Narkotika,Tindak Pidana Kriminal dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dari penelusuran tersebut, ibunya yang bernama Marinah mengaku bahwa sertifikat tanah milik Dina telah diberikan kepada seseorang berinisial JRD dan kemudian dijadikan jaminan pengajuan kredit KUR di Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam.

Padahal, menurut keterangan kuasa hukumnya, Dina mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut maupun memiliki usaha sebagaimana persyaratan pengajuan KUR.

Kondisi itu menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan dokumen atau keterangan, serta dugaan pelaksanaan survei yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Atas kejadian tersebut, Dina akhirnya melaporkan persoalan ini ke Polda Sumatera Utara pada 22 April 2026. Laporan itu tercatat dengan Nomor: STTLP/B/628/IV/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.

Dalam laporan tersebut, JRD dan E.S. selaku Kepala Cabang Bank Sumut Lubuk Pakam serta pihak lainnya turut dilaporkan untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, serta dugaan tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Berawal dari Laporan Call Center 110, Polsek Pulau Rakyat Amankan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Minta Kepastian Hukum

Makmur menegaskan, pihaknya berharap Ditreskrimsus Polda Sumut dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan, termasuk memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses pengajuan kredit tersebut.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kewajiban pembayaran kredit senilai Rp350 juta, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat agar data pribadi dan dokumen kepemilikan tanah tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan, termasuk JRD, S, A, dan pihak Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam, belum diperoleh.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Nikson Sinaga)

BERITA TERKINI