JAKARTA,WH – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di Toraja. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk semakin memperkuat standar keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Frederik, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan diterima dan dikonsumsi para siswa.
“Keselamatan anak-anak adalah hal yang utama. Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama agar sistem yang sudah berjalan dapat dievaluasi dan diperbaiki sehingga peristiwa serupa tidak terulang,” ujar Frederik.
Ia mendorong dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pengelolaan makanan, mencakup kualitas bahan baku, kebersihan wadah atau ompreng, proses pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga waktu dan mekanisme pendistribusian kepada siswa.
Frederik juga menanggapi pernyataan yang beredar terkait siswa yang disebut seharusnya tidak mengonsumsi makanan apabila mengetahui kondisinya sudah tidak layak. Menurutnya, apabila pernyataan tersebut benar disampaikan, persoalan itu sebaiknya menjadi bahan introspeksi bersama karena anak-anak tentu menerima makanan dengan keyakinan bahwa makanan yang disediakan telah melalui proses pengawasan dan aman dikonsumsi.
“Anak-anak menerima makanan karena percaya makanan yang diberikan kepada mereka aman dan layak. Karena itu, fokus kita seharusnya bukan membebankan tanggung jawab kepada siswa, tetapi memastikan seluruh sistem pengelolaan dan pengawasannya berjalan sesuai standar,” katanya.
Frederik meminta Polri bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif dan menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Menurutnya, seluruh kemungkinan perlu didalami berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan para pihak serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan pemeriksaan penting dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab sebelum seluruh fakta diperoleh. Apabila ditemukan kelalaian dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan, hal itu harus segera diperbaiki. Sebaliknya, jika terdapat faktor lain di luar kelalaian teknis, aparat penegak hukum juga perlu mendalaminya secara proporsional.
“Biarkan pemeriksaan berjalan dan semua kemungkinan diuji berdasarkan fakta. Jangan berspekulasi, tetapi jangan pula ada yang diabaikan. Tujuan utamanya adalah mengetahui penyebab sebenarnya agar langkah perbaikannya tepat,” jelasnya.
Frederik mengatakan, apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan, pihak berwenang dapat melakukan evaluasi, termasuk penghentian sementara operasional dapur terkait apabila memang diperlukan, sampai standar keamanan dan kelayakannya benar-benar terpenuhi.
Namun, ia menekankan langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan program maupun pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
“Program pemenuhan gizi bagi anak-anak memiliki tujuan yang sangat baik. Karena itu, ketika ada persoalan di lapangan, yang harus dilakukan adalah memperbaiki titik lemahnya, memperketat pengawasan dan memastikan standar keamanan benar-benar dijalankan,” tegas Frederik.
Ia berharap kasus di Toraja dapat menjadi bahan evaluasi tidak hanya bagi SPPG yang terkait dengan kejadian tersebut, tetapi juga bagi seluruh pengelola dapur agar semakin disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kita tentu tidak ingin menunggu kejadian yang lebih serius baru melakukan pembenahan. Jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk memperkuat sistem, meningkatkan pengawasan dan melindungi anak-anak. Tujuan akhirnya adalah memastikan program berjalan semakin baik, aman dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Frederik. (Amos )
