PEKANBARU,WH– Menghadapi periode puncak rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan di wilayah Riau.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (7/9/2026). Rapat dipimpin langsung Gubernur Riau SF Hariyanto dan dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP serta Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sejumlah peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui konferensi video.
Rakor tersebut secara khusus membahas langkah penguatan pencegahan, deteksi dini, serta percepatan penanganan apabila terjadi Karhutla. Perusahaan pemegang HGU dan PBPH didorong untuk meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi masing-masing, sekaligus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung untuk menghadapi potensi kebakaran.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama dan keterlibatan aktif seluruh unsur. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar setiap potensi kebakaran dapat segera diantisipasi.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah, TNI-Polri, Forkopimda, dan dunia usaha menyatukan langkah dalam memperkuat pengawasan serta mempercepat respons terhadap potensi Karhutla.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan pola penanganan Karhutla yang lebih terukur, terpadu, dan efektif, khususnya dalam menghadapi periode rawan kebakaran di Provinsi Riau.@red
